Perkuat Sinergi dan Perlindungan Sosial, Pimpinan BAZNAS Tulungagung Hadiri Pra-Rakorda Jatim

Surabaya – Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung menghadiri kegiatan persiapan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) BAZNAS se-Jawa Timur Tahun 2026 sekaligus sinkronisasi program kerja Tahun 2027 yang berlangsung di Surabaya pada 20–21 Oktober 2026.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Tulungagung, Abdul Wachid, S.IP., bersama Wakil Ketua IV, H. Imam Maliki, serta jajaran Pimpinan BAZNAS Provinsi Jawa Timur, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jawa Timur, Kabid Penaiszawa Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur, serta jajaran pimpinan BAZNAS dan kepala cabang BPJS Ketenagakerjaan dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur. Forum ini menjadi sarana strategis untuk memperkuat koordinasi antarlembaga, menyelaraskan program kerja Tahun 2027, serta memperluas perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat rentan.

Dalam sambutannya, Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Timur, Mohammad Ghofirin, menyampaikan bahwa Pra-Rakorda menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antarlembaga sekaligus membahas isu strategis terkait perlindungan sosial dan jaminan kesehatan bagi masyarakat rentan.

Ia menegaskan bahwa perhatian bersama perlu diarahkan kepada kelompok fakir miskin, marbot, pekerja rentan, dan masyarakat yang membutuhkan akses terhadap jaminan sosial maupun jaminan kesehatan.

Pembahasan tersebut dilaksanakan melalui sejumlah sesi pleno bersama para pemangku kepentingan. Melalui forum ini, BAZNAS Jawa Timur berupaya memperkuat kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan agar semakin banyak masyarakat, khususnya pekerja rentan di lingkungan keagamaan, mendapatkan akses perlindungan sosial yang memadai.

Keikutsertaan pimpinan BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan BAZNAS se-Provinsi Jawa Timur serta mendukung penyelarasan program kerja Tahun 2027. Dengan demikian, pelaksanaan program pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dapat semakin terarah, sinergis, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat yang membutuhkan.